Terus menggenjot fasilitas dan ketersediaan layanan transportasi umum yang baik jadi fokus pemerintah untuk bisa mengurai masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta, sehingga warga beralih ke layanan transportasi umum dan meninggalkan kendaran pribadi.
Jakarta, Autos.id – Siapa yang setuju jika Jakarta adalah kota dengan kondisi lalu lintas yang amat semrawut?! Dibutuhkan sebuah strategi khusus untuk bisa membuat kondisi lalu lintas di Jakarta jauh lebih baik. Lalu apa strategi tersebut?
Iskandar Abubakar, Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk menata transportasi publik demi mengurai kondisi lalu lintas di Ibukota yang semakin kusut. “Semua orang pasti setuju kalau Jakarta kota yang besar dan banyak masalah. Namun yang terpenting saat ini saya kira adalah meningkatkan layanan transportasi umum. Target pemerintah, pada 2028 sudah lebih dari 60% warga gunakan transportasi umum,” ucap dia di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
“Namun yang terpenting saat ini saya kira adalah meningkatkan layanan transportasi umum. Target pemerintah, pada 2028 sudah lebih dari 60% warga gunakan transportasi umum”
Saat ini, kata Iskandar, baru 16-18% warga Jakarta yang menggunakan sarana transportasi umum. Karenanya pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dan swasta terus menggenjot layanan transportasi publik. Contohnya dengan pembangunan MRT dan LRT. “MRT di 2019 mulai bisa dipakai, lantas nantinya kita harus ketatkan lagi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta,” lanjut Iskandar.
Keinginan untuk terus menggiring agar warga Jakarta beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum menurut dia adalah cara paling jitu dalam mengurai kemacetan di kota metrotpolitan ini. “Kita sudah coba program ganjil genap, ternyata kurang berhasil karena dalam jangka panjang orang bisa beli mobil baru dengan plat nomor baru. Makanya nanti ketika sarana transportasi publik sudah sedemikian baik, baru kita kita cari cara untuk orang berpikir saat menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Selain layanan transportasi umum, hal yang juga jadi wacana pemerintah pusat untuk menekan masalah lalu lintas adalah dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Yakni pemberlakuan tilang elektronik bagi semua pelanggar lalu lintas. “Caranya bisa kita pasang CCTV di setiap sudut jalan, sehingga ada buktinya jika mereka melangar lalu lintas, tanpa perlu ngotot-ngototan dengan polisi,” tukas Iskandar.
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.